Masyarakat adat di Provinsi Papua meminta penjelasan dari Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni terkait keterlambatan pelatikan 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) jalur Otonomi Khusus (Otsus), yang terjadi tiga bulan.
Ketua Dewan Adat Wilayah Saireri, Wilem Zaman Bonay di Jayapura, Senin, (15/9/2025) mengatakan masyarakat di Biak Numfor, Supiori, Waropen dan Yapen sudah mengetahui terkait SK pelantikan DPRP Otsus yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ke DPRP pada 31 Juli 2025, sehingga mengharapkan tindaklanjut pj gubernur untuk mempersiapkan pelantikan.
“Pj gubernur harus memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat adat sebab mereka juga menunggu kapan wakil-wakilnya dilantik. Karena sejak Juli hingga sekarang semua diam,” katanya.
Masyarakat mengharapkan pelantikan tidak molor hingga selesai Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan hasil sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Papua.
Tugas politik utama pj gubernur di Papua adalah melantik anggota DPRP dan menyukseskan PSU, termasuk menjalankan roda pemerintahan. Namun pelantikan molor, sedangkan PSU telah berjalan hingga hampir selesai.
“Sebenarnya bapak datang itu tinggal melantik anggota DPRP, kemudian mengurus PSU, tetapi yang ini (pelantikan) bapak tinggalkan, bapak urus PSU sampai sudah selesai. Pelantikan 11 anggota DPRP ini pa gubernur masih diam,” ujarnya.
Saat ini anggota DPRP dari jalur pemilihan atau jalur partai sedang melakukan sidang pembahasan anggaran. Namun dalam sidang itu, tidak ada 11 perwakilan DPRP jalur Otsus atau jalur adat, sebab mereka belum dilantik.
“Pembahasan dana Otsus kemarin itukan tidak dilakukan oleh masyarakat adat karena wakil-wakilnya tidak ada. Nah inikan suatu kerugian bagi masyarakat Papua, terutama masyarakat adat,” pungkanya.
Wilem mengajak masyarakat untuk tetap optimis bahwa pelantikan 11 wakil masyarakat adat, akan dilakukan pada September 2025.
“Kita tetap optimis bahwa gubernur akan mengambil langkah dan kami menunggu itu. Beliau harus bicara secara terbuka di media. Kalau memang belum bisa, kenapa?. Ini (pelantikan itu merupakan) perintah undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah,” katanya.
Welem kembali menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk menunda lagi pelantikan sebab dirinya juga telah bertemu ketua komisii I DPRP dan menerima informasi terkait SK pelantikan serta DPRP telah menyuarakan pj gubernur untuk mempersiapkan pelantikan.
“Artinya DPRP sudah tidak ada masalah, mereka sudah siap. Tinggal menunggu tindaklanjut dari gubernur,”ujarnya.(*)