JAYAPURA – Gubernur Papua, Matius D Fakhiri menyampaikan bahwa, Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan materi penyusunan materi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua tahun 2026.

Kata Gubernur, adanya tantangan serius terkait beban belanja pegawai yang masih menjadi tekanan utama dalam fiskal daerah. Dimana Pemprov Papua hanya mampu menyiapkan sekitar Rp 700 miliar untuk belanja pegawai, dari kebutuhan ideal Rp 900 miliar.

Artinya, terdapat kekurangan lebih dari Rp 200 miliar yang menjadi tanggungan daerah.

“Ini tidak bisa kita harapkan dan saya terbebani belanja pegawai Rp200 miliar lebih. Namun, hal itu bukan membuat kita berhenti,” ujarnya.

Namun gubernur punya cara tersendiri, untuk mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fakhiri berencana akan membentuk Badan Percepatan Pembangunan Papua Menuju Papua Cerah.

Lembaga ini nantinya diisi oleh SDM yang mampu mengelola aset provinsi secara profesional dan menggali berbagai potensi PAD. Pengembangan sektor kelautan dan pesisir akan menjadi prioritas utama.

“Saya utamakan fokus dari laut dulu, baru nanti di sepanjang pesisir. Hampir sembilan kabupaten/kota berada di wilayah pesisir, kecuali Keerom,” jelasnya. ***