Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Wilayah Papua Selatan, menggelar audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua pada Senin, (10/11/2025). Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dalam rangka pengawasan Dana Otsus sehingga tepat sasaran. A-A+
Ringkasan Berita:BP3OKP Papua Selatan Gandeng Kejati Papua untuk memperkuat pengawasan Dana Otsus. Pertemuan, (10/11/2025) ini bertujuan memastikan Dana Otsus transparan, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kejati siap mendukung pengawasan dan penegakan hukum. Kedua pihak berkomitmen membentuk tim koordinasi terpadu untuk mencegah penyimpangan.
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Taniya Sembiring
Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Wilayah Papua Selatan, menggelar audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua pada Senin, (10/11/2025).
Pertemuan ini membahas sinergi dalam penguatan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Selatan Papua.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Yoseph Yanawo menegaskan pentingnya kerja sama lintas lembaga, terutama antara BP3OKP dan Kejaksaan untuk memastikan setiap rupiah dana Otsus benar-benar dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
“Kami ingin memperkuat koordinasi dan pengawasan agar Dana Otsus tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah Papua Selatan,” jelasnya saat diwawancarai.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Hendrizal Husin menyambut baik inisiatif BP3OKP tersebut.
Ia menegaskan bahwa Kejaksaan siap mendukung melalui fungsi pengawasan dan penegakan hukum agar pelaksanaan program pembangunan berbasis Otsus berjalan sesuai ketentuan.
“Kami akan terus berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap potensi penyimpangan penggunaan Dana Otsus. Tujuannya agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana ini semakin kuat,” tegas Kajati.
Audiensi ini juga membahas rencana pembentukan tim koordinasi terpadu yang melibatkan unsur pemerintah daerah, kejaksaan, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), guna memperkuat sistem monitoring dan evaluasi program pembangunan Otsus di Papua Selatan.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil audiensi melalui program pelatihan, sosialisasi, serta pendampingan teknis bagi pemerintah kabupaten/kota penerima Dana Otsus di wilayah tersebut.(*)